Demokrasi Pancasila: Pengertian, Ciri, dan Tujuannya

Demokrasi pancasila merupakan sistem politik berlandaskan pancasila yang diterapkan di Negara Indonesia. Sebagai sebuah sistem politik, demokrasi pancasila adalah salah satu dari berbagai macam bentuk demokrasi negara-negara di dunia. Selain demokrasi pancasila, kita mengenal demokrasi liberal dan demokrasi sosial.

Postingan ini akan membahas tentang apa itu demokrasi pancasila dan bagaimana penerapannya di Indonesia. Sebagai ilmu sosial, sosiologi dapat mengkaji aspek ideologis yang terkandung dalam sebuah sistem politik. Demokrasi di sini dipahami sebagai sistem politik. Sedangkan pancasila adalah ideologi yang melandasi sistem politik.
Bung Karno pernah mengatakan bahwa jika pancasila dapat diperas menjadi satu istilah, maka istilah itu adalah ”gotong royong”. Gotong-royong telah menjadi bagian dari kultur masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan abstraksi nilai yang muncul dari dalam jiwa masyarakat Indonesia. Dengan demikian, demokrasi pancasila merupakan sistem politik yang nilai-nilainya sudah berada dalam jiwa manusia Indonesia.

Apa yang dimaksud dengan demokrasi pancasila?

Inti dari konsep demokrasi pancasila pada hakikatnya terkandung dalam sila ke empat Pancasila, yaitu ”Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.
Namun, rumusan sila keempat tersebut tidak menopang sendiri. Kelima sila pancasila memiliki hubungan yang saling terkait, membentuk nilai-nilai yang menjadi prinsip dari demokrasi pancasila.
Seorang pemikir kebangsaan Notonegoro mendeskripsikan secara menarik pengertian demokrasi pancasila. Menurutnya, demokrasi pancasila adalah
”Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Dari pengertian tersebut, kita bisa pahami bahwa nilai-nilai pancasila menjadi karakter utama yang membentuk prinsip demokrasi di Indonesia. Dengan kata lain, prinsip demokrasi Indonesia berporos pada lima pilar utama. Saya akan coba uraikan secara ringkas prinsip demokrasi pancasila dengan merujuk pada definisi menurut Notonegoro di atas.

Beberapa pilar utama yang menopang demokrasi Indonesia, yaitu:

Demokrasi yang berketuhanan Yang Maha Esa. Sistem pemerintahan diselenggarakan dengan melibatkan aspek ketuhanan. Artinya, sisi religiusitas tidak ditinggalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan. Bung Karno bahkan pernah menyampaikan dalam autobiografinya, ”Bangsa Indonesia didirikan untuk mengabdi kepada Tuhan”. Artinya, penyelenggaraan negara tidak sebatas dioritentasikan pada pengabdian masyarakat tetapi juga wujud pengabdian kepada Tuhan.
Demokrasi yang berperikemanusiaan. Sistem demokrasi diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip humanis. Artinya, pelaksanaan demokrasi ditujukan untuk menyelesaikan tugas-tugas kemanusiaan. Dengan demikian, demokrasi digunakan untuk melayani manusia dan kemanusiaan, bukan sebaliknya, mengorbankan kemanusiaan demi tercapainya demokrasi. Demokrasi yang berperikemanusiaan menempatkan manusia sebagai subjek sekaligus objek, sebagai perumus sekaligus tujuan.
Demokrasi yang menyatukan Indonesia. Sistem demokrasi diterapkan untuk melanggengkan persatuan Indonesia. Indonesia adalah bangsa majemuk dari segi etnis, bahasa, agama, dan sebagainya. Demokrasi mengakomodasi kemajemukan tersebut dengan mengakui adanya perbedaan. Kemajemukan dilindungi dengan kekuatan konstitusional. Demokrasi yang menyatukan adalah demokrasi yang berdiri diatas kemajemukan menjadi sebuah kesatuan.
Demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusywaratan/perwakilan. Sistem demokrasi diterapkan berlandaskan musyawarah mufakat. Sila keempat ini berintikan pada musyawarah mufakat. Demokrasi Indonesia memiliki ciri khas musyawarah yang artinya, keputusan diambil secara kekeluargaan dengan mengedepankan dialog dan diskusi. Jika terjadi benturan kepentingan, resolusi konflik diselesaikan dengan tanpa atau seminimal mungkin melibatkan kekerasan.
Demokrasi yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Sistem demokrasi diterapkan dengan cita-cita menciptakan keadilan sosial. Keadilan sosial dapat dibayangkan dengan tidak adanya atau mungkin sedikit sekali adanya kesenjangan sosial antar kelas. Penyelenggaraan demokrasi yang berkeadilan sosial artinya, keberpihakan untuk mengangkat derajat kelas yang lemah agar mampu naik kelas, sehingga tingkat kesenjangan menurun. Pada prinsipnya, juga tidak ada kelompok sosial atau golongan tertentu yang diistemewakan atau didiskreditkan oleh kebijakan penyelenggara negara.

Apakah negara Indonesia benar-benar menerapkan sistem dekorasi pancasila?

Pertanyaan tersebut selalu hangat diperbincangkan. Tolok ukur yang bisa diterapkan guna menjawab pertanyaan tersebut adalah mengekstrak pancasila menjadi sebuah istilah atau konsep sederhana. Jika pancasila diperas menjadi kekeluargaan dan gotong royong, maka kita bisa menilai apakah nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong masih dominan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara atau tidak.
Demokrasi pancasila menjadikan paham kekeluargaan dan gotong royong sebagai fondasi yang tujuannya untuk:
  • Mendukung unsur-unsur kesadaran untuk ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.
  • Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.
  • Mewujudkan persatuan nasional.
  • Mengutamakan musyawarah dan dialog.
  • Mewujudkan keadilan sosial.
Ringkasnya, tujuan demokrasi pancasila adalah mewujudkan nilai-nilai moral dan sosiokultural yang terkandung dalam Pancasila.
Sejak proklamasi, negara Indonesia sudah menerapkan sistem politik demokrasi. Hanya saja model penerapannya bervariasi. Variasi model demokrasi di Indonesia dapat diindikasi dari perbedaan istilah yang muncul, misalnya pada dekade 1949-1959 Indonesia menerapkan sistem politik yang disebut demokrasi parlementer. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menandai awal bergulirnya periode demokrasi terpimpin. Istilah demokrasi pancasila baru dikenalkan sebagai sebuah konsep politik pada era Orde Baru. Namun demikian, penyimpangan kekuasaan pada Orde Baru melahirkan keraguan bahwa nilai-nilai pancasila yang diterapkan benar-benar diimplementasikan. Pancasila pada era Orde Baru justru banyak dinilai hanya sebagai instrumen untuk melanggengkan kekuasaan.

0 Response to "Demokrasi Pancasila: Pengertian, Ciri, dan Tujuannya"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel